Berita

Rancangan Review Perda RPJMD 2011-2015

Kamis Legi, 28 November 2013 15:30 WIB 4990

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dituangkan ke dalam strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011–2015 ini merupakan penjabaran lima tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul 2006–2025 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025. Di samping itu RPJMD tersebut juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Tahun 2009-2013. Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga berguna sebagai dasar penilaian kinerja bupati dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan menjadi tolok ukur keberhasilan bupati dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang nantinya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan laporan keterangan pertanggungjawaban bupati yang nantinya diserahkan kepada DPRD Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul sejak tahun 2011 berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011–2015. Dalam perjalanan pembangunan jangka menengah yang menginjak tahun ke-3 ini, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan yang tahapan dan tatacaranya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

  1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
  2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
  3. Terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
  4. Merugikan kepentingan nasional.

Hal mendasar dari hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul, diketahui bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan, serta substansi yang dirumuskan tidak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Berdasarkan hal tersebut, maka perubahan RPJMD Kabupatan Bantul Tahun 2011-2015 memenuhi syarat sebagaimana diatur diatas. Lebih lanjut, mengingat bahwa operasionalisasi RPJMD dilaksanakan melalui Renstra SKPD maka penyusunan perubahan RPJMD juga diikuti dengan perubahan Renstra SKPD. Hal ini sejalan dengan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan bahwa penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif dimana penyusunan Renstra SKPD dilakukan bersamaan dengan RPJMD.

Masukan dapat di sampaikan Bidang Dalgram Email dalgram_bappeda_bantul@yahoo.com

Rancangan Review Perda RPJMD 2011-2015 Bab Cover Rancangan Review Perda RPJMD 2011-2015 Bab 1 Rancangan Review Perda RPJMD 2011-2015 Bab 2 Rancangan Review Perda RPJMD 2011-2015 Bab 3 Rancangan Review Perda RPJMD 2011-2015 Bab 4 Rancangan Review Perda RPJMD 2011-2015 Bab 5 Rancangan Review Perda RPJMD 2011-2015 Bab 6 Rancangan Review Perda RPJMD 2011-2015 Bab 7 Rancangan Review Perda RPJMD 2011-2015 Bab 8 Rancangan Review Perda RPJMD 2011-2015 Bab 9 Rancangan Review Perda RPJMD 2011-2015 Bab 10