Pemerintah Kabupaten Bantul
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappeda Bantul | Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2019 bertempat di Mandala Sabha (Operation Room Gedung Induk Lantai III Pemda Bantul) dihadiri 150 peserta diantaranya Jajaran Forkompinda Kabupaten Bantul, Sekda, Asisten Sekda, kepala OPD, Camat , pimpinan BUMN/BUMD, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, LSM, dsb.

Laporan Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2019 disampaikan oleh Sekretaris Bapeda Kabupaten Bantul Ari Purwaningsih, SE. M. Si. “Musrenbang RKPD Kabupaten Bantul ini telah melalui beberapa proses tahapan. Mulai dari Musrenbang Kecamatan, Forum OPD, hingga penyelarasan hasil Musrenbang RKPD tematik Provinsi DIY bersama OPD terkait.” sebagai tujuan dari dilaksanakan Musrenbang Kabupaten Bantul Tahun 2019 ini adalah untuk membahas rancangan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2019 yang terdiri dari beberapa poin Menyeleraskan prioritas pembangunan dengan kebijakan DIY dan Nasional, Mengklarifikasi dan menyepakati hasil perencanaan dari masyarakat hingga pusat.

Dalam sambutannya Bupati Bantul Drs. H. Suharsono mengatakan  Pemkab Bantul akan Mensinergikan langkah pembangunan, agar setiap program pembangunan mampu berkembang secara selaras dengan pembangunan Provinsi DIY dan Nasional.  Melalui peningkatan program kesehatan, pendidikan, sosial, dan budaya agar mampu mengembangkan pembangunan secara ideal.  APBD Kab. Bantul terbatas, sehingga diperlukan koordinasi dan sikap saling membantu dalam penyelarasan kegiatan pembangunan di Kab. Bantul. Adanya juga kerjasama antara Pemerintah-Masyarakat-Swasta, sehingga wujud pembangunan mampu direalisasikan dan mampu membantu masyarakat miskin, sehingga angka kemiskinan di Kab.Bantul menurun.  Kunci prioritas yang akan dilaksanakan adalah kunci pemerintahan yang demokratis dan saling bersinergi. Etos kerja tinggi, niat tinggi, dan semangat untuk mengabdi kepada masyarakat Kab. Bantul harus dijadikan sebagai dasar berkegiatan dalam bekerja.

Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian BAPPEDA DIY (Ibu Sri Nuryatsiwi) dalam paparannya menyampaikan Asumsi Makro Ekonomi Nasional Tahun 2019 (Proyeksi) yang memiliki beberapa indikator pertumbuhan ekonomi 5,6%, inflasi 3,5%, nilai tukar 13.600 (Rp/USD), harga minyak 50 UISS/barrel, lifting minyak bumi 725 Rb barel/hr dan lifting gas 1.225 Rb barrel/hr. Sedangkan Proyeksi Makro Ekonomi DIY 2019 didasari oleh indikator pertumbuhan ekonomi 5,26%, inflasi rata-rata 2,44%, ICOR 5,11 dan untuk target pembangunan prosentase angka kemiskinan 12,7% tingkat pengangguran terbuka 3,11-3,15, Gini Ratio 0,3846 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 80,72%.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Bantul: perlu mendapat perhatian mengingat rerata IPM dibawah rerata IPM DIY. Faktor IPM di Bantul yang harus ditingkatkan adalah Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, dan Rerata Lama Sekolah. Kemiskinan di Bantul: Jumlah penduduk miskin terbanyak di DIY dimiliki oleh Kab. Bantul sekitar 139.590 dengan persentase 14,07%. Indeks kedalaman kemiskinan di Bantul pada tahun 2017 meningkat dari 2,02 (2016) menjadi 2,21 pada tahun 2017. Indeks keparahan kemiskinan juga meningkat dari 0,41 (2016) menjadi 0,56 (2017).

Untuk menanggulangi kemiskinan, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan kinerja pariwisata dengan pengadaan paket-paket wisata yang mampu memberdayakan masyarakat, sehingga mampu memberikan pendapatan bagi Kab. Bantul. Peningkatan kinerja pariwisata juga digunakan untuk meningkatkan daya saing kinerja dari Kab. Bantul.

Selain itu Ibu Sri Nuryatsiwi mengatakan Pembangunan kawasan pesisir harus terintegrasi dengan JJLS, perlunya sinergi dalam pengentasan kemiskinan dalam berbagai sektor lapangan usaha, strategi untuk menekan indeks gini adalah pengembangan kawasan wisata, dan sinergi pembangunan antara Pusat, DIY, dan Kab. Bantul dengan keberadaan APBN dan APBD. DPRD Kabupaten Bantul yang dihadiri oleh wakil ketua DPRD Nursubiyantoro, S.IKOM menekankan Perlu kehati-hatian dalam pengelolaan ADD/DD dan APBDes dalam mendukung perencanaan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Riyantono., M.Si. dalam paparannya menyampaikan bahwa tantangan pembangunan daerah antara lain Mengurangi ketimpangan, Memberdayakan Masyarakat, Mengentaskan kemiskinan, Menambah lapangan kerja dan Menjaga kelestarian SDA.

Sedangkan Permasalahan dan Isu Strategis 2019 meliputi Cakupan pelayanan kesehatan yang belum optimal, pengembangan kawasan industri piyungan, pengembangan kawasan Pansela (Pantai Selatan), catchment area terhadap kegiatan perekonomian akibat pembangunan NYIA, konektivitas JJLS, pembangunan JOR, pengembangan UMKM, dan Pileg 2019.

Untuk Prioritas Quick Win Pembangunan Kabupaten Bantul 2019 diantaranya Peningkatan prestasi akademik dan SDM, pelayanan berbasis digital, Bantul Universal Akses 2019, Penanggulangan kemiskinan pengangguran, Bantul Smart City, Reformasi Pelayanan Publik, Pengembangan obyek wisata dan industri kreatif, keragaman pangan dan pemantapan LP2B, dan pengembangan kawasan pariwisata dan Kawasan Industri Piyungan.

Kepala BAPPEDA Kabupaten Bantul Ir. Fenty Yusdayanti, M.T. dalam paparannya menyampaikan bahwa Fokus Kabupaten untuk Mendukung Tematik DIY tahun 2019 meliputi - Mengatasi Ketimpangan Wilayah dengan fokus Pembangunan sarana prasana pendukung kawasan industri Piyungan dan Pengembangan destinasi pariwisata daerah Songgolangit (Pleret-Imogiri-Dlingo-Piyungan) - Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan dengan fokus RTLH 1.500 unit, pengembangan usaha produktif & Kewirausahaan bagi warga miskin, pencapaian UHC 95%, peningkatan coverage pendidikan warga miskin. - Tindak Lanjut/ Antisipasi Pembangunan New Yogyakarta International Airport dengan fokus Pengembangan stasiun KA dan terminal Palbapang. Dan Pengembangan kawasan Pansela (Depok-Pengklik, Parangtritis II – Pandansimo) - Dukungan Pembiayaan Pembangunan Melalui Peran Swasta dengan Penguatan CSR dalam pembangunan.

Tema Musrenbang RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah

”MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN YANG LEBIH BERKEADILAN MELALUI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PEMERATAAN EKONOMI, DAN PERBAIKAN LAYANAN PUBLIK, MENUJU BANTUL SEHAT , CERDAS, SEJAHTERA”

Tema tersebut dapat dideskripsikan Pembangunan yang berkeadilan mempunyai dua kata kunci, yaitu akses dan pemberdayaan. Akses bermakna bahwa masyarakat dari berbagai golongan pendapatan, suku, agama, ras, gender, dan usia, selayaknya dapat dengan mudah menjangkau dan menikmati pelayanan dasar dan sumber-sumber ekonomi secara merata. Sedangkan pemberdayaan mengandung makna keberpihakan dari penyelenggara daerah kepada golongan masyarakat yang kurang beruntung.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2019 akan berlangsung selama dua hari (21-22 Maret 2018) dan untuk hari kedua akan di bagi menjadi tiga kelompok diskusi. Kelompok 1 dengan tema “Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan” akan dipimpin Asisten Pemerintahan. Kelompok 2 dengan tema “Ketimpangan Wilayah” akan dipimpin Asisten Sumber Daya dan Kesejahteran Rakyat dan kelompok 3 dengan tema “Dukungan Terhadap New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA)” akan dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan. (#heru5578)

Bagikan ke   Facebook Twitter Google+