Berita

Sarasehan Pendamping Program Keluarga Harapan Sebagai Asistensi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul Tahun 2018

Kamis Pon, 7 Juni 2018 15:08 WIB 1918

foto

Senin,05 Juni 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya mengadakan pertemuan dengan Pendamping Program Keluarga Harapan(PKH) di Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Bantul. Jumlah pendamping PKH yang di undangan pada acara sarasehan tersebut sebanyak 241 pendamping meliputi Koordinator Kecamatan maupun Koordinator Kabupaten. Tujuan dari acara sarasehan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut adalah dalam upaya sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan antara pusat dengan daerah.

Bappeda menghadirkan tiga narasumber, narasumber pertama adalah Mujahid Amrudin,SIP selaku Kepala Bidang Pemsosbud Bappeda yang memaparkan terkait kebijakan program penanggulangan kemiskinan. Program Keluarga Harapan sejalan dengan Visi Misi Bupati Bantul untuk mewujudkan masyarakat yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera. Prioritas pembangunan Kabupaten Bantul salah satunya adalah Peningkatan Pemberdayaan Warga Miskin, dalam hal ini pendamping PKH mempunyai peran yang penting dalam proses pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga diharapkan target angka kemiskinan Kabupaten Bantul tahun 2018 sebesar 12,91% dapat tercapai dari 14.07% pada tahun 2017. Narasumber kedua Triwahyuni Suci Wulandari dari Deputi Pengelolaan Pengetahuan IDEA Yogyakarta selaku  Korda Program SAPA DIY dengan judul materi Program PKH untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Bantul.

Narasumber ketiga adalah Saryadi, S.IP, M.Si selaku Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul yang menyampaikan terkait pelaksanaan Program Pendampingan Keluarga Harapan di Kabupaten Bantul. "PKH berhasil meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat(KPM) seperti yang terjadi pada Sainah, warga peserta PHK Kecamatan Imogiri. Sainah mendapat bantuan KUBE menerima uang Rp 1 juta rupiah dari PKH, sekarang telah mempunyai enam cabang dan 24 karyawan dengan omzet per hari Rp 7 juta dan keuntungan bersih Rp 3 juta" jelas Saryadi, S.IP, M.Si. PKH menjadi role model satu-satunya bantuan sosial dengan adanya pendampingan. Salah satu langkah yang paling efektif menurunkan angka kemiskinan adalah dengan memutus rantai kemiskinan, seperti peningkatan kualitas pendidikan bagi generasi anak penerima manfaat PKH.

Pada seksi diskusi, disampaikan oleh Koordinator Kabupaten (KORKAP) PKH Kabupaten Bantul Rini Natalina,SP bahwa semua pendamping PKH dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya telah mempunyai ilmu verifikasi dan proses penyaluran bantuan. Pendamping PKH juga harus bisa menjadi motivator dan fasilisator kepada keluarga penerima manfaat. Namun disampaikan, beberapa pendamping belum mempunyai teknik memberikan motivasi dan sebagai fasilitator. "perlu adanya bimbingan teknis motivator dan fasilitator yang difasilitasi dari pemerintah daerah" jelas Rini Natalina,SP. Selain itu pendamping PKH berharapkan ada pertemuan antar pendamping se-Kabupaten Bantul dan OPD yang mempunyai program kegiatan terkait penanggulangan kemiskinan. "Kita berharap OPD menyampaikan informasi terkait program-program yang dimiliki sehingga pendamping bisa meneruskan kepada masyarakat" imbuh Rini Natalina,SP. Terkait permintaan tersebut Mujahid Amrudin,SIP Kepala Bidang Pemsosbud Bappeda menanggapi "Bappeda dengan Dinsos akan menindaklanjuti dan mengalokasikan anggaran pelaksanaan bimbingan teknis tersebut, sehingga proses pendampingan mampu menumbuhkan optimisme keluarga penerima bantuan untuk meningkatkan kesejahteraannya".  

Pendamping PKH wilayah Kecamatan Jetis Umi Masruroh menyampaikan bahwa di Kecamatan Jetis telah ada beberapa MOU terkait pengecekan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Puskesmas, Perguruan Tinggi, dan lainnya. Disampaikan juga, "Kendala yang sering terjadi adalah adanya warga miskin yang tidak mendapat jaminan kesehatan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan membutuhkan jaminan kesehatan mendesak". Mananggapi hal itu "Perlunya surat tembusan ke Bappeda agar warga miskin yang tercecer tersebut dapat segera ditindaklanjuti" jelas Mujahid Amrudin,SIP.

Terkait pelaksanaan pendampingan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul, Bappeda selaku sekretariat TKPK juga menginisiasi terbentuknya forum pendampinga program penanggulangan kemiskinan. dengan harapan sinkronisasi program dan akselerasi penurunan angka kemiskinan dapat tercapai.