Pemerintah Kabupaten Bantul
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Konsultasi publik rancangan awal RKPD merupakan tahapan yang penting dalam proses perencanaan daerah sebagai acuan bagi organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyusun rancangan rencana kerja (renja) OPD.

Dalam sambutannya Bapak Bupati Bantul dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Wakil Bupati Bantul menyampaikan bahwa forum dialog  antar para pemangku kepentingan untuk memberi masukan dalam menyusun program prioritas pembangunan kabupaten bantul tahun 2021.

Program prioritas ini berdasarkan hasil telaah terhadap berbagai permasalahan  yang ada, tantangan yang harus dihadapi, dan isu-isu strategis, juga mengacu prioritas pembangunan nasional tahun 2021 dan prioritas pembangunan daerah istimewa yogyakarta.

Dengan demikian dapat terwujud sinergitas dan keselarasan pembangunan pusat dan daerah serta pembangunan yang menyeluruh dan terintegrasi. untuk itu partisipasi masyarakat sangat penting dalam mewujudkan perencanaan yang efektif dan strategis yang mampu mengantisipasi  perubahan dan dinamika masyarakat.

Pembangunan di kabupaten bantul tahun 2021 secara garis besar diarahkan sebagai berikut :

1. Dalam rangka mendukung visi sehat, pada sektor  kesehatan, meningkatnya capaian usia harapan hidup menunjukkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui  upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta penyelesaian permasalahan terkait angka kematian ibu dan bayi yang masih cukup tinggi, masih adanya balita gizi buruk / stunting, angka kesakitan penyakit menular dan meningkatnya penyakit tidak menular.
2. Untuk mendukung visi cerdas, di sektor pendidikan perlu upaya peningkatan angka harapan lama sekolah melalui kompetensi tenaga kependidikan, dan sarana prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar dalam rangka mewujudkan merdeka belajar.
3. Dalam upaya mencapai visi sejahtera, masih tingginya angka kemiskinan mengharuskan pemerintah daerah untuk lebih serius lagi, memetakan program dan kegiatan pada OPD dengan target dan sasaran  untuk pengurangan angka kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui pemberdayaan dan pengurangan beban warga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui bantuan usaha.
4. Dalam rangka memacu pusat pertumbuhan ekonomi (growth pole), dan mengurangi ketimpangan wilayah, maka perlu percepatan pembangunan infrastruktur  strategis, seperti akses jalan menuju kawasan industri di sedayu dan pajangan, pembenahan pasar seni gabusan, pembebasan lahan dan pembangunan taman budaya, serta respon terhadap bandara yia.
5. Dalam hal tata kelola pemerintah, diperlukan peningkatan pelayanan yang berkualitas (smart service) melalui pembenahan respon time dan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).
6. Pada tahun 2021 mendatang, setelah adanya kepala daerah terpilih, diperlukan penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) tahun 2021 – 2026.

Dalam acara tersebut menghadirkan narasumber dari Bappeda DIY Hernawan Nugraha, SS.MT, Ketua DPRD Kabupaten Bantul Hanung Raharjo, ST., Bappeda Bantul Ir.Isa Budihartomo, MT, Lurah Desa Panggungharjo Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farrm.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2020 di Mandhala saba Komplek Parasamya Kabupaten Bantul.

Bagikan ke   Facebook Twitter Google+