Pemerintah Kabupaten Bantul
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabinet Indonesia Bersatu II memiliki 11 prioritas pekerjaan rumah yang harus diselesaikan hingga tahun 2014, salah satunya adalah Penanggulangan Kemiskinan. Untuk mempercepat penyelesaiannya, sesuai dengan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Inpres No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan; maka program-program yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan tersebut dikelompokkan ke dalam tiga kelompok program. Pertama: kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga; ke-2, kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; dan ke-3, dan kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

Terhadap program-program tersebut telah banyak dilakukan kajian untuk melihat sejauh mana program-program tersebut mempunyai dampak positif di masyarakat. Namun sayang, pemantauan dan evaluasi yang dilakukan masih dilakukan secara parsial dan terpisah-pisah. Indikator kinerja, metodologi survei, dan wilayah kajian masih belum seragam. Demikian pula pelaksanaan monitoring dan evaluasi lebih berorientasi kepada kepentingan masing-masing kementerian/lembaga di tingkat pusat dibanding kebutuhan program di lapangan. Beragamnya indikator kinerja dan metodologi survei dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan, menjadikan sulit dalam melakukan dan memperoleh hasil yang komprehensif dan menyeluruh.

Terkait hal tersebut, Tim Konsultan dari Setwapres, selaku ketua TNP2K, telah melakukan kajian dalam bentuk survei di beberapa provinsi terkait dengan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan yang telah dilakukan oleh beberapa kementerian atau lembaga di lokasi tersebut. Dari hasil survei, kemudian dibawa ke dalam forum Lokakarya/Workshop untuk memperoleh penajaman dan penyempurnaan dari beberapa unsur. Dari hasil lokakarya inilah disusun suatu Panduan yang akan digunakan sebagai bahan yang akan disosialisasikan sebagai Uji Publik. Dari uji publik ini diharapkan akan diperoleh masukan layak atau belumnya panduan ini digunakan, bila memungkinkan perlu penyempurnaan lagi. Harapannya adalah panduan yang akan dihasilkan dapat diaplikasikan dengan baik oleh seluruh lapisan, baik masyarakat maupun pemerintah daerah.

Tujuan Sosialisasi adalah untuk:

1. Mendapatkan tanggapan, masukan, dan akseptasi dari para stakeholder di tingkat kabupaten.
2. Menghasilkan rekomendasi tentang penyusunan Panduan Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan pada berbagai tingkat pemerintahan, serta alternatif-alternatif prosedur dan mekanisme yang mungkin dapat dilakukan.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu lokasi sosialisi panduan monev yang sedang disusun oleh TNP2K. Sosialisasi dilaksanakan secara pleno dengan penyajian makalah/materi oleh Tim Konsultan Penyusunan Panduan Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama seluruh peserta. Acara berlangsung di Aula Perpustakaan Daerah Kabupaten Bantul pada tanggal 30 Desember 2010. Dihadiri nara sumber Tim Konsultan Penyusunan Panduan Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan dan Ketua Pokja Kebijakan Bidang Monitoring & Evaluasi. Sedangkan peserta yang hadir adalah para anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) ditambah pendamping program PNPM, Konsultan dan fasilitator program PNPM