Berita

musrenbang RKPD 2014 Kabupaten Bantul

Rabu Pon, 20 Maret 2013 13:56 WIB 2931

Rabu 20 maret 2013 bertempat di Ruang Rapat Gedung Induk lantai III komplek parasamya Kabupaten Bantul Bupati Sri Surya Widati membuka acara Musrenbang rencana kerja pembangunaan daerah (RKPD) tahun 2014. Acara ini di hadiri oleh Wakil Bupati Drs Sumarno PRS, Ketua DPRD Bantul Tustiyani SH, beserta segenap Forum Pimpinan Daerah (Forkompinda), Sekretaris daerah, dan para asisten setda kabupaten bantul; staf ahli bupati; ketua tim penggerak PKK Kabupaten Bantul; kepala badan, dinas, instansi, kantor, bagian, dan camat se-kabupaten Bantul; ketua dharma wanita persatuan Kabupaten Bantul; perwakilan perguruan tinggi, asosiasi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi wanita dan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Bantul;

Narasumber yang hadir ada 4 orang yaitu Kepala Bappeda DIY, Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si Sekda Bantul Drs Riyantono Msi Ketua DPRD Bantul, Tustiyani, SH Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Ir. Fenty Yusdayati, MT Secara ringkas dalam sambutannya Bupati Bantul Sri Surya Widati memaparkan sebagai berikut:

Musrenbang merupakan forum musyawarah antar para pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana kerja pembangunan daerah kabupaten bantul tahun 2014.

Pelaksanaan musrenbang ini bertujuan mendapatkan masukan guna menyelaraskan prioritas pembangunan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun pemerintah kabupaten; penyempurnaan rancangan RKPD kabupaten; dan sinkronisasi prioritas pembangunan dengan program prioritas SKPD yang memerlukan dukungan pendanaan baik yang bersumber dari APBD kabupaten, APBD provinsi maupun APBN.

Disamping itu, diharapkan pelaksanaan musrenbang ini menjadi media interaktif bagi segenap pemangku kepentingan untuk menetapkan program dan kegiatan, rekomendasi kebijakan, serta membangun komitmen bersama dalam pencapaian pembangunan yang berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Berkaitan dengan penyelenggraan musrenbang tahun ini, ada beberapa hal yang patut mendapat perhatian kita bersama yaitu :

Pertama, penyelenggaraan musrenbang tingkat kabupaten tahun 2013 untuk perencanaan tahun angaran 2014 ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2015, sebagai dasar acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2014. Oleh karena itu semua perencanaan yang dimulai dari musrenbang desa, musrenbang kecamatam maupun musrenbang kabupaten, harus bermuara pada visi, misi, maupun prioritas yang tertuang dalam RPJMD tahun 2011-2015.

Kedua, salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di kabupaten bantul khususnya bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, pada tahun 2011 pencapaian indeks pembangunan manusia mencapai 75,05. Hal ini mengalami peningkatan sebesar 1 % dibandingkan pada tahun 2010 sebesar 74,05. Angka tersebut merupakan pencapaian bersama namun harus disadari untuk mencapai Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis masih banyak permasalahan, tantangan dan hambatan yang harus dihadapi yang menuntut penanganan secara cepat,tepat dan akuntabel.

Selain itu, pembangunan juga menuntut peran aktif dari berbagai elemen masyarakat sebab pemerintah tidak akan mampu menjalankan pembangunan jika tidak didukung oleh masyarakat melalui partisipasi aktifnya. Peran aktif masyarakat itu dapat berupa kontribusi langsung sebagai pelaku pembangunan maupun dalam bentuk memfasilitasi kondisi lingkungan sekitarnya yang kondusif dalam memelihara keamanan dan ketertiban.

Ketiga, penguatan daya saing daerah merupakan syarat mutlak dalam menghadapi persaingan global. Hal ini merupakan tantangan yang cukup berat bagi kabupaten bantul yang memiliki jumlah keluarga miskin cukup banyak yaitu 40.551 kk, angka pengangguran yang cukup tinggi yaitu 28.075 orang, kondisi wilayah yang rawan terhadap bencana, dan kemampuan fiskal daerah yang kurang memadai. Oleh karena itu pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi berkelanjutan, antara lain melalui pengembangan wilayah strategis, penanganan desa tertinggal, serta peningkatan produktivitas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar khususnya dari golongan miskin. Upaya penguatan daya saing daerah juga dilakukan dalam bentuk akselerasi terkait reformasi birokrasi yaitu meliputi rencana efisiensi kelembagaan, peningkatan kualitas sdm, serta optimalisasi kinerja melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, sehingga intensitas peran dan fungsi tkpkd dalam hal ini harus ditingkatkan.

Keempat, kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2014 pemerintah indonesia akan mengadakan pesta demokrasi yaitu pemilihan umum. Untuk itu kami berpesan kepada semua lapisan masyarakat bantul dalam menghadapi pemilu legislatif maupun pemilu presiden tahun depan agar senantiasa menjaga kondisi yang kondusif di wilayah masing-masing, agar pelaksanaan pemilu dapat terlaksana dengan aman dan tertib, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan.

Kelima, beberapa catatan penting mengenai prioritas dan sasaran pembangunan RKPD kabupaten Bantul tahun 2013 pada prinsipnya menekankan guna pencapaiakan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing lokal, serta pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Penekanan tersebut diuraikan dalam 11 prioritas pembangunan daerah meliputi:

  1. Tatakelola pemerintahan yang empatik dan bertanggung jawab, lebih menekankan pada peningkatan pelayanan dan kualitas SDM, pencapaian standar pelayanan minimal, implementasi SPIP, serta upaya menuju opini wajar tanpa pengecualian dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
  2. Pengentasan kemiskinan dan penanganan desa tertinggal menekankan pada kegiatan validasi data, pengurangan beban, pemberdayaan KK miskin dan penguatan kelembagaan.
  3. Pendidikan lebih memfokuskan pada akses masyarakat terhadap pendidikan, mutu dan pengembangan pendidikan baik formal maupun non formal, peningkatan kerjasama di bidang pendidikan serta pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa.
  4. Kesehatan menekankan pada mutu, penanggulangan penyakit menular, pelayanan dan aksesibilitas pelayanan kesehatan, kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat , serta perluasan cakupan jaminan kesehatan secara menyeluruh.
  5. Pertanian dalam arti luas menekankan kegiatan untuk pengembangan teknologi budidaya pertanian, perlindungan dan pemberdayaan petani /nelayan, pengendalian hama terpadu, pengembangan desa mandiri pangan serta integrasi perikanan-pariwisata dan industri kecil.
  6. Industri kecil dan koperasi, lebih memfokuskan kegiatan untuk peningkatan akses, modal, bahan baku, serta pemberdayaan ekonomi lokal dan teknologi bagi ikm, umkm dan koperasi. Disamping itu juga peningkatan iklim investasi.
  7. Perdagangan dan pasar tradisional menekankan kegiatan guna pengembangan infrastruktur perdagangan, sentra-sentra industri potensial serta manajemen pasar tradisional.
  8. Pariwisata memberikan perhatian khusus dalam peningkatan kunjungan wisatawan, pelestarian aset seni budaya, dan meningkatkan jumlah desa wisata, desa budaya, pariwisata budaya dan penghargaan seni budaya.
  9. Infrastruktur, penataan ruang dan permukiman menekankan kegiatan untuk peningkatan infrastruktur pelayanan dasar, permukiman, pendidikan, kesehatan, perdagangan, perhubungan, transportasi dan listrik.
  10. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana memfokuskan pada kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan sumber daya alam dan pengurangan risiko bencana.
  11. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menekankan untuk kegiatan optimalisasi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan energi baru terbarukan, serta sinergitas pengembangan iptek melalui kerjasama.

Dengan mengucap bismillahirohmanirohim, secara resmi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten bantul dengan tema :

"Memantapkan kualitas SDM, mendayagunakan SDA dan IPTEK yang berwawasan Lingkungan, Serta Mengembangkan daya saing daerah berbasis penanggulangan bencana".